Pokok pembahasan pada artikel kali ini adalah tentang peristiwa-peristiwa politik pada masa orde baru, penyimpangan masa orde baru, kebijakan pada masa orde baru, sistem pemerintahan orde baru, kebijakan pemerintahan orde baru, penyimpangan pada masa orde baru, kebijakan politik orde baru.
Demi kepentingan kelangsungan kekuasaan pemerintahannya, Soeharto mulai mengadakan langkah-langkah rehabilitasi dan stabilisasi. Pada tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I 1969–1974).
Konsentrasi pembangunan lebih diarahkan pada tercapainya perbaikan kehidupan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan konsolidasi bidang politik agar tidak mengganggu proses pembangunan.
Proses konsolidasi politik ini terjadi, bisa dilihat dari peristiwa pemilu pertama masa Orde Baru.
Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana yang bisa digunakan untuk perpindahan kekuasaan secara damai dan konstitusional bagi sebuah negara demokrasi.
Golkar sebagai pendatang baru dalam perpolitikan nasional langsung dapat menang dalam pemilu tahun 1971. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Golkar meraih dukungan rakyat.
Jadi, tidak mengherankan apabila Golkar dapat meraih suara yang sangat besar. Demi kelangsungan kekuasaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Salah satu alasan yang digunakan oleh pemerintah adalah stabilitas politik tidak akan tercapai apabila jumlah partai terlalu banyak.
Oleh karena itu, mulai tahun 1973 sejumlah partai politik Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini berasaskan Islam.
Pada tanggal 11 Januari 1973 lima buah partai politik, yaitu PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan MURBA melebur diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Partai ini berasaskan Pancasila dengan ketua umumnya Moh. Isnaeni. Selain kedua partai tersebut, ada Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ketiga kontestan itulah yang boleh mengikuti pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1977–1997.
Bahkan, mulai tahun 1987 seluruh organisasi peserta pemilu harus menggunakan satu-satunya asas yang diperbolehkan pemerintah, yaitu Pancasila.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pemilu ke pemilu, Golkar mampu mendominasi perolehan suara. Apa dampak dari fenomena ini?
Golkar mampu menguasai jalur-jalur birokrasi pemerintahan dari level teratas hingga terbawah. Bahkan, saat itu pemerintahan Orde Baru identik dengan pemerintahan Golkar.
Salah satu buktinya adalah beragam bentuk bantuan dan sumbangan pembangunan yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah selalu atas nama Golkar.
Setelah sukses menata struktur dan kelembagaan politik nasional, praktik kekuasaan berada di tangan Soeharto sepenuhnya. Ia menjadi operator tunggal dalam penataan sistem perpolitikan nasional, yaitu sebagai presiden, ketua dewan pembina Golkar, dan panglima tertinggi ABRI.
Namun, kekuasaan yang tidak pernah terkontrol itu menjelma menjadi gurita yang mencengkeram apa pun yang ada di hadapannya.
Meskipun berhasil membangun stabilitas politik dan keamanan serta mampu menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan swasembada beras, tetapi kebocoran anggaran pembangunan akibat korupsi telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Selain itu, kehidupan pers dan demokrasi dikekang. Akibat penyelewengan kekuasaan tersebut, Soeharto mengalami krisis legimitasi pada tahun 1998.
Peristiwa-Peristiwa Politik pada Masa Orde Baru
Transisi kekuasaan sebagai akibat peristiwa Gerakan 30 September/PKI telah dilalui, dengan tampilnya Soeharto sebagai presiden. Pelan-pelan ciri khas pemerintahan yang ia kembangkan berbeda dengan model pendahulunya.Demi kepentingan kelangsungan kekuasaan pemerintahannya, Soeharto mulai mengadakan langkah-langkah rehabilitasi dan stabilisasi. Pada tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I 1969–1974).
Konsentrasi pembangunan lebih diarahkan pada tercapainya perbaikan kehidupan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan konsolidasi bidang politik agar tidak mengganggu proses pembangunan.
Proses konsolidasi politik ini terjadi, bisa dilihat dari peristiwa pemilu pertama masa Orde Baru.
Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana yang bisa digunakan untuk perpindahan kekuasaan secara damai dan konstitusional bagi sebuah negara demokrasi.
Pemili pertama pada masa Orde Baru
Pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Asas pemilihan yang digunakan dalam pemilu tahun 1971 adalah umum, langsung, bebas, dan rahasia sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969.Golkar sebagai pendatang baru dalam perpolitikan nasional langsung dapat menang dalam pemilu tahun 1971. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Golkar meraih dukungan rakyat.
- Pertama, sejak kelahirannya Golkar didukung oleh ABRI dan birokrasi pemerintahan.
- Kedua, isu-isu kampanye yang dijual oleh Golkar berfokus pada upaya pembangunan bangsa.
- Ketiga, birokrasi pemerintah dan ABRI saat itu terlibat aktif dalam upaya memenangkan Golkar.
Jadi, tidak mengherankan apabila Golkar dapat meraih suara yang sangat besar. Demi kelangsungan kekuasaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Salah satu alasan yang digunakan oleh pemerintah adalah stabilitas politik tidak akan tercapai apabila jumlah partai terlalu banyak.
Oleh karena itu, mulai tahun 1973 sejumlah partai politik Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini berasaskan Islam.
Pada tanggal 11 Januari 1973 lima buah partai politik, yaitu PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan MURBA melebur diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Partai ini berasaskan Pancasila dengan ketua umumnya Moh. Isnaeni. Selain kedua partai tersebut, ada Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ketiga kontestan itulah yang boleh mengikuti pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1977–1997.
Bahkan, mulai tahun 1987 seluruh organisasi peserta pemilu harus menggunakan satu-satunya asas yang diperbolehkan pemerintah, yaitu Pancasila.
 |
| Persentase perolehan suara kontestan pemilu Orde Baru 1977-1997 |
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pemilu ke pemilu, Golkar mampu mendominasi perolehan suara. Apa dampak dari fenomena ini?
Golkar mampu menguasai jalur-jalur birokrasi pemerintahan dari level teratas hingga terbawah. Bahkan, saat itu pemerintahan Orde Baru identik dengan pemerintahan Golkar.
Salah satu buktinya adalah beragam bentuk bantuan dan sumbangan pembangunan yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah selalu atas nama Golkar.
Setelah sukses menata struktur dan kelembagaan politik nasional, praktik kekuasaan berada di tangan Soeharto sepenuhnya. Ia menjadi operator tunggal dalam penataan sistem perpolitikan nasional, yaitu sebagai presiden, ketua dewan pembina Golkar, dan panglima tertinggi ABRI.
Namun, kekuasaan yang tidak pernah terkontrol itu menjelma menjadi gurita yang mencengkeram apa pun yang ada di hadapannya.
Meskipun berhasil membangun stabilitas politik dan keamanan serta mampu menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan swasembada beras, tetapi kebocoran anggaran pembangunan akibat korupsi telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Selain itu, kehidupan pers dan demokrasi dikekang. Akibat penyelewengan kekuasaan tersebut, Soeharto mengalami krisis legimitasi pada tahun 1998.