Perjuangan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan politik dan ekonomi pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masa kini sebetulnya memiliki bobot yang sama.
Kedua tahap perjuangan itu mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Dahulu, kita harus berjuang meyakinkan rakyat bahwa negara baru saja terbentuk dan administrasi pemerintahan maupun pembangunan belum sepenuhnya bisa berjalan dengan lancar.
Kita menjadi maklum ketika rakyat dari berbagai pelosok negeri menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah dengan beragam bentuk gerakan dan pemberontakan.
Meskipun harus menghadapi rakyatnya sendiri, terbukti TNI mampu menyelesaikan persoalan dengan baik dan mereka pun kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Pertanyaan kemudian muncul ketika kini TNI harus menghadapi rakyat sebagaimana dahulu mereka menghadapi pemberontak. Benar samakah permasalahan yang dihadapi pemerintah dan TNI?
Permasalahan yang kini kita hadapi berasal dari dalam dan luar negeri. Harus kita akui bahwa kita tidak bisa mengatur pembangunan secara baik dan transparan sehingga kita terlilit utang triliunan rupiah dan terlibat korupsi yang sangat kronis.
Dua permasalahan itu tentu memicu munculnya permasalahan yang lain. Sementara itu, dari luar kita tidak bisa mengatakan ”Tidak” untuk masuknya korporasi asing.
Kedaulatan politik dan ekonomi kita serasa tidak berdaya menghadang masuknya kepentingan asing itu. Dampaknya bisa kita lihat, sumber daya alam terkuras secara besar-besaran, alam menjadi porakporanda, dan perekonomian rakyat kita harus menghadapi raksasa-raksasa dunia di negeri kita sendiri.
Kemiskinan dan penderitaan pun harus dihadapi rakyat. Inilah esensi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa kini. Dengan belajar sejarah cara kita dahulu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, kita berharap bisa memperoleh pelajaran berharga.
Eksistensi kita bisa terancam apabila kita salah dalam membaca tantangan dan tidak cermat membaca peluang.
Salah satu isi perundingan KMB menyebutkan bahwa kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, apa yang terjadi?
Belanda tidak segera menyelesaikan masalah Irian Barat, bahkan berusaha mengulur-ulur waktu. Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan salah satu isi KMB.
Bagaimana sikap dan upaya lain dari pemerintah Indonesia menghadapi sikap Belanda yang seperti itu?
Menurut KMB (Konfrensi Meja Bundar), masalah Irian Barat akan dibicarakan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Faktanya, Belanda tetap bercokol di Irian Barat setelah setahun berlalu.
Belanda ingin tetap menguasai Irian Barat dan tidak bersedia menyerahkannya kepada bangsa Indonesia.
Kedua tahap perjuangan itu mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Dahulu, kita harus berjuang meyakinkan rakyat bahwa negara baru saja terbentuk dan administrasi pemerintahan maupun pembangunan belum sepenuhnya bisa berjalan dengan lancar.
Kita menjadi maklum ketika rakyat dari berbagai pelosok negeri menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah dengan beragam bentuk gerakan dan pemberontakan.
Meskipun harus menghadapi rakyatnya sendiri, terbukti TNI mampu menyelesaikan persoalan dengan baik dan mereka pun kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Pertanyaan kemudian muncul ketika kini TNI harus menghadapi rakyat sebagaimana dahulu mereka menghadapi pemberontak. Benar samakah permasalahan yang dihadapi pemerintah dan TNI?
Permasalahan yang kini kita hadapi berasal dari dalam dan luar negeri. Harus kita akui bahwa kita tidak bisa mengatur pembangunan secara baik dan transparan sehingga kita terlilit utang triliunan rupiah dan terlibat korupsi yang sangat kronis.
Dua permasalahan itu tentu memicu munculnya permasalahan yang lain. Sementara itu, dari luar kita tidak bisa mengatakan ”Tidak” untuk masuknya korporasi asing.
 |
| Pembebasan Irian Barat |
Kemiskinan dan penderitaan pun harus dihadapi rakyat. Inilah esensi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa kini. Dengan belajar sejarah cara kita dahulu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, kita berharap bisa memperoleh pelajaran berharga.
Eksistensi kita bisa terancam apabila kita salah dalam membaca tantangan dan tidak cermat membaca peluang.
Salah satu isi perundingan KMB menyebutkan bahwa kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, apa yang terjadi?
Belanda tidak segera menyelesaikan masalah Irian Barat, bahkan berusaha mengulur-ulur waktu. Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan salah satu isi KMB.
Bagaimana sikap dan upaya lain dari pemerintah Indonesia menghadapi sikap Belanda yang seperti itu?
Perjuangan Merebut Irian Barat
Sebagai bangsa yang cinta damai, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah Irian Barat secara baik-baik. Berbagai upaya diplomasi ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk menghindari peperangan. Namun, ketika upaya diplomasi menemui jalan buntu, bangsa Indonesia siap melakukan konfrontasi.Latar Belakang Pembebasan Irian Barat
Mungkin sudah menjadi tabiat Belanda untuk selalu mengingkari kesepakatan. Hal itu juga dilakukan terhadap isi perundingan KMB.Menurut KMB (Konfrensi Meja Bundar), masalah Irian Barat akan dibicarakan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Faktanya, Belanda tetap bercokol di Irian Barat setelah setahun berlalu.
Belanda ingin tetap menguasai Irian Barat dan tidak bersedia menyerahkannya kepada bangsa Indonesia.